Program Studi Ilmu Hukum S2

     

    Screen Shot 2020-07-11 at 11.22.06.png

     

    pasca web

     

     

     


     

     

     

    Data Prodi di PDDikti

     

    Screen Shot 2020-07-21 at 11.46.04.png

     

     


     

    Dasar Hukum

     

    lady-justice-103019.jpg

     

    Nomor SK Pendirian Program Studi (*)              :    Nomor 201/DIKTI/Kep/1996

    Tanggal SK Pendirian Program Studi                  :    24 Juni 1996                

    Pejabat Penandatangan SK Pendirian Program

    Studi                                                              :    Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Bambang Soehendro

    Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan      :   September 1997

    Program Studi                                                       

    Nomor SK Izin Operasional (*)                         :    4850/D/T/K-N/2010

    Tanggal SK Izin Operasional                                     :    15 Desember 2010

    Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir                          :    Peringkat  B

    Nomor SK BAN-PT                                                    :     Nomor.351SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014

     


     

    Visi Misi dan Tujuan

     

    Visi

    Menjadikan program Magister Ilmu Hukum yang unggul dan berbudaya di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2022.

     

    Misi

    1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan hukum yang berkualitas, memiliki keunggulan dan kemandirian  di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah bagi lulusan Magister Ilmu Hukum di Indonesia, serta menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam skala internasional khususnya di Kawasan Asia Pasifik di Era Otonomi daerah.
    2. Terwujudnya penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di bidang hukum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dengan  institusi pemerintah dan swasta untuk berperan dalam membangun link and match dalam memperkokoh keberlanjutan pengembangan program studi.

     

    Tujuan

    1. Menghasilkan lulusan pendidikan Magister Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan analitis yang mampu menjawab tantangan-tantangan di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
    2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk memecahkan masalah-masalah di bidang Hukum Bisnis, Hukum HAM dan Hukum Pemerintahan Daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    3. Mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan, dalam  maupun luar negeri untuk pengembangan program studi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     


     

    Kurikulum

     

    Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat, yang terdiri: jumlah beban studi; perkuliahan; tugas-tugas khusus; penelitian tesis; dan penulisan hasil penelitian tesis, serta mata kuliah, sesuai dan menunjang pencapaian standar kompetensi.

     

    • Kurikulum 2015

     

    Struktur kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 002/U/1996. dan Hasil Pembaruan Kurikulum tahun 2012.

    Jumlah beban studi program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unsrat ditetapkan 48-50 sks, yang terdiri atas:

     

    Minat Hukum Bisnis 49 sks :

    1. Mata kuliah wajib: 49 sks
    2. Seminar             : 1 sks
    3. Tesis                  : 6 sks

     

    Minat Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) 50 sks

    1. Mata kuliah wajib: 43 sks
    2. Seminar             : 1 sks
    3. Tesis                  : 6 sks

     

    Minat Hukum Pemerintahan Daerah 48 sks :

    1. Mata kuliah wajib: 41 sks
    2. Seminar             : 1 sks
    3. Tesis                  : 6 sks

     

     

    • Kurikulum 2019

     

    Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019 dapat dilihat dan diunduh < klik di sini >

     

     


     

    Proses Perkuliahan

     

    Sistem perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan tutorial  dengan menggunakan LCD yang menyajikan  materi kuliah sesuai dengan SAP dalam jumlah durasi waktu  yang sesuai dengan jumlah SKS masing-masing mata kuliah. Setelah  perkuliahan selesai diteruskan dengan ujian dalam bentuk ujian tertulis, maupun dengan pembuatan makalah  tugas mandiri  atau tugas kelompok  untuk dipresentasikan.

    Penelitian tesis dilakukan setelah mahasiswa seminar usulan penelitian dan telah memperbaiki proposal penelitian yang disetujui tim penguji dan  pembimbing. Adapun penulisan hasil penelitian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penelitiannya dan mengkonsultasikan kepada  pembimbing.

     

     


     

    Gelar

     

    Gelar yang didapat adalah Magister Hukum (M.H).

     

    Justice1.png

     


     

    Persyaratan Umum

     

     (A) PERSYARATAN AKADEMIK PENDIDIKAN MAGISTER (S2):

    1. Ijazah dan Transkrip (Sarjana/D4 kecuali Teknik Sipil dan Arsitektur) dengan IPK minimal 2.75
    2. Pemegang ijazah sarjana dari bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program studi yang akan diikuti.
    3. Perguruan Tinggi dan Program Studi Terakreditasi oleh BAN PT (Sertifikat/SK Akreditasi)
    4. Perguruan Tinggi dan calon mahasiswa terdaftar pada PD-DIKTI

     

     (B) PERSYARATAN ADMINISTRASI:

    • Surat Keterangan Sehat Dokter (POLIKLINIK UNSRAT)
    • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) POLRI
    • Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)
    • Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi yang bekerja)
    • Cetak Bukti Pendaftaran Online (laman: http://regmaba.unsrat.ac.id/daftar)
    • Bukti Pembayaran Biaya Seleksi (Slip Bank)
    • Pas Foto Terbaru 3x4 (1 Lembar)
    • Lamaran peserta didik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dalam MAP sesuai warna masing-masing Program Studi

     

    (C) PERSYARATAN KHUSUS OLEH PROGRAM STUDI

    1. Pemegang ijasah Sarjana (S1) Hukum.
    2. Mengikuti test kompetensi dan wawancara oleh Program Studi.
    3. Bersedia mengikuti matrikulasi.

     

    (D) PERSYARATAN MUKIM

    Persyaratan mukim dikaitkan dengan mekanisme keuangan, terbagi atas dua kelompok yakni kelompok penerima Beasiswa dan Kelompok non Beasiswa.

    Bagi kelompok penerima beasiswa, persyaratan mukim minimal adalah 2 tahun, sebagaimana Kontrak Beasiswa yang diterima oleh masing-masing mahasiswa. Selama 2 tahun tersebut mahasiswa wajib berada di lingkungan Program Studi karena terikat dengan kontrak BPPS.

    Bagi kelompok bukan penerima beasiswa, persyaratan mukim adalah per semester, sesuai dengan moda pembayaran yang dilakukan setiap semester. Artinya bahwa bermukim minimal dua semester beban penuh, sesuai dengan pembayaran minimal dalam periode pendidikan. Mengingat sistim perkuliahan menggunakan sistim kelas, diskusi kelas,  seminar dan tesis, maka para mahasiswa diwajibkan tetap berada dikampus pada saat/jam-jam perkuliahan sesuai jadwal, yakni selama 3 semester penuh.

    Disaat tidak ada jam perkuliahan, pihak Program Studi hanya sebatas menghimbau agar berada diarea kampus untuk dapat melakukan kegiatan positif lainnya seperti studi kepustakaan, sosialisasi/komunikasi dengan mahasiswa lainnya dan membaca/memantau pengumuman tertentu, serta membuka peluang berdiskusi secara informal dengan para dosen. Khusus bagi mahasiswa di tahap penyusunan tesis, diwajibkan mengikuti jalannya seminar tesis mahasiswa yang dilaksanakan Program Studi Ilmu Hukum.

      


     

    Penerimaan Mahasiswa Baru

     

    Informasi tentang mahasiswa baru tahun 2019 dapat dilihat pada:

    http://pasca.unsrat.ac.id/index.php/akademik/informasi-penerimaan-mahasiswa-baru

     


     

    Biaya Pendidikan

     

    • Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Rp. 500.000. (dibayar pada saat melakukan registrasi mahasiswa baru).
    • Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 1 (Jam 07.00-16.00) : Rp. 7.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)
    • Biaya SPP Jalur Pendidikan Reguler 2 (Jam 16.00-Selesai) : Rp. 13.000.000.- per semester (dibayar setelah dinyatakan lulus)

     


     

    Tenaga Pengajar

     

    No.

    Nama Dosen Tetap

     

    NIDN**

    Tgl. Lahir

    Jabatan Akademik

    Gelar Akademik

    Pendidikan S1, , S3 dan Asal PT

    Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    1

    J. R. Mawuntu

    0023086008

    23-08-1960

    Guru Besar

    SH,MH,Dr,Profesor

    S1 Unsrat

    Unpad

    S3 Unpad

    HK/Tata Negara

    Hk/Tata Negara

    Hk. Tata Negara

    2

    D. K. G. Sondakh

    0028126303

    28-12-1963

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unpad

    S3 Unhas

    HK/Internasional

    Hk/Internasional

    Hk/HAM

    3

    R. A. Maramis

    0013046007

    13-04-1960

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    4

    A. Konoras

    0002055703

    03-05-1957

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    5

    M. E. Kalalo,

    0004036304

    04-03-1963

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    HK/Bisnis

    Hk. Tata Negara

    6

    T. F. Sumakul

    0008106403

    08-10-1964

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Internasional

    Hk/Bisnis

    Hk. PEMDA

    7

    O. A. Pangkerego,

    0030106012

    30-10-1960

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Internasional

    Hk/Bisnis

    Hk. Pidana

    8

    J. Lembong

    0004115604

    04-11-1956

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    UI

    S3 Unhas

    Hk.Pidana

    Hk.Pidana

    Tata Negara

    9

    W.Jh. Kumendong

    0024075806

    24-07-1958

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    S2Unsrat

    S3 Unhas

    HK.Pidana

    Hk.Bisnis

    Hk.Tata Negara

    10

    E. V. T. Senewe

    0014076305

    14-07-1963

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unpad

    S3 Unpad

    Hk. Internasional

    Hk. Internasional

    Hk. HAM

    11

    R. Pinasang,

    0003066303

    03-06-1963

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Internasional

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    12

    D. R. Pinasang

    0001066810

    01-06-1968

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Tata Negara

    Hk/Tata Negara

    Hk. Tata Negara

    13

    J. Sondakh

    0006126103

    06-12-1961

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK.Perdata

    HK.Bisnis

    Hk. PEMDA

    14

    M. H. Soepeno

    0010116908

    10-11-1969

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Undip

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    15

    T. H. W. Lumunon

    0020095809

    20-09-1958

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Lingkungan

    16

    F. H. Anis

    0016096405

    16-09-1964

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    17

    C. Tangkere

    0016095605

    16-09-1956

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Internasional

    Hk/Bisnis

    Hk. Adat

    18

    C. J. J. Waha

    0027076507

    27-07-1965

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK.Internasional

    Hk HAM

    Hk.HAM

    19

    D. Soeikromo

    0008107703

    08-10-1977

    Lektor Kepala

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unpad

    Hk.Perdata

    HK.Bisnis

    Hk. Bisnis

    20

    M. M. M. Setlight

    0027076507

    27-03-1971

    Lektor

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK/Perdata

    Hk/Bisnis

    Hk. Bisnis

    21

    D. O. Setiabudhi

    0003108201

    03-10-1982

    Lektor

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    Unsrat

    S3 Unhas

    HK.Perdata

    Hk.Bisnis

    Hk. Tata Negara

    22.

    Natalia L. Lengkong

    0024127701

    24-12-1977

    Lektor

    SH,MH,Dr

    S1 Unsrat

    S2 Unpad

    S3 Unpad

    HK.Internasional

    Hk.Internasional

    Hk. Internasional

     


     

    Publikasi Dosen

     

    1. Artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen (dalam tiga tahun terakhir)

     

    No.

    Judul(1)

    Nama-nama Dosen

    Dipublikasikan pada

    Tahun

    Penyajian/

    Publikasi

    Nama Lembaga Sitasi(2)

    Tingkat(3)

    Lokal/ Nasional Tidak Terakre-ditasi

    Nasional Terakre-ditasi

    Interna-sional

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    1

    Hukum Adat Kontenporer

    ISBN :

    ............

    Jemmy Sondakh

    2018

    2018

    Unsrat

     

     

    2.

    Hukum Perdata

    ISBN : ....

    Merry E. Kalalo

    2018

    2018

    Unsrat

     

     

    3

    Hukum Humaniter Internasional

    ISBN : ....

    Cornelius Tangkere

    2018

    2018

    Unsrat

     

     

    4

    Hukum HAM dan Humaniter Internasional

    ISBN :

    Caecilia J. J. Waha

    2016

    2016

    Unsrat

     

     

        5

    Air Sebagai Sumber Kehidupan dan HAM

    Theodorus H. W. Lumunon

    2016

    2016

    Unsrat

     

     

    6

    Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teori & Praktek di Indonesia

    Abdurrahman Konoras

    2015

    2015

    Unsrat

     

     

    7

    -Implikasi Hak Menguasai Negara Dalam Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia;

    Ronald

    Mawuntu

    2012

    2012

    Unpas

       

     

     

    2. Penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya

    No.

    Nama Dosen

    Topik Penelitian

    Jumlah Mahasiswa yang Terlibat

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1.                    

    Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

    Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

    Billy Rompas

     

    Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

    Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Barang Jaminan Milik Konsumen PT. Pegadaian

    Rut Telly Manoppo

     

    Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

    Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta

    Thomas Afrian

    4.                   .

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Kajian Hukum Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Kegiatan Usaha Restoran Di Kota Manado

    Puhaneng Enike Limpong

     

    Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

    Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Upaya Hukum Perlindungan Pemegang Hak Merek

    Mikry Onibala

    6.                    

    Dr. Johnny Lembong, SH, MH

    Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Menurut Hukum Positif Di Indonesia

    Krisman Wilhelmus

    7.                    

    Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

    Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Daerah

    Granger Texies Loindong

    8.                    

    Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

    Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

    Valentino Alexis Sumampow

    9.                    

    Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

    Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Dagang Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

    Steven Samuel Gugu

    10.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

    Maria Pingkan Telew

    11.                

    Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

    Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi

    James Frans Pade

    12.                

    Dr. Johnny Lembong, SH, MH

    Peran Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Baik (Kajian Di Propinsi Sulawesi Utara)

    M. Firman Mustika

     

    13.                

    Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

    Analisis Perjanjian Intergrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    Andi Zuhry

    14.                

    Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

    Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkreditan Antara Nasabah Dan Bank Melalui Mediasi Bank Indonesia

    Mikhael N. H. Rambitan

    15.                

    Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

    analisis hak konsumen terhadap perusahaan yang dinyatakain pailit oleh hakim pengadilan niaga

    Anthonius Karianga

    16.                

    Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

    Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado

    Hizkia Israel Lolombulan

    17.                

    Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

    Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

    Mawuntu Mega Masako

    18.                

    Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

    Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pemidanaan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

    Agus Sugianto Sirait

    19.                

    Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

    Kajian HAM Atas Kewenangan Upaya Paksa Penyidik Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

    Danur Suprapto

    20.                

    Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

    Kajian Hukum Terhadap Strategi Pemerintah Kota Tomohon Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata

    Mariam Merry Rau

    21.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Era Otonomi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

    Jansje Montolalu

    22.                

    Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

    Tanggung Jawab Pelunasan Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian (Kajian Putusan Cerai Pada Pengadilan Negeri Kotamobagu)

    Chatrien Baginda

    23.                

    Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

    Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung)

    Raynolds Alex Mukau

    24.                

    Dr. Friend H. Anis, SH, MH

    Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaataan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado)

    Cindy Mariana Tarore

    25.                

    Dr. Ruddy Watulingas, SH, MH

    Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

    Budi Kristiarso

    26.                

    Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

    Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Rinondor Minahasa

    Christian A Caesar

    27.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Onrechmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 415/PDT.G/2015.MND Tanggal 19 Mei 2016)

    Maximus Watung

    28.                

    Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

    Sistem Pengawasan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

    Mercy Herman Umboh

    29.                

    Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

    Penegakan Kode Etik Rofesi Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

    Ni Made Suti Arini

    30.                

    Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

    Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal dan Eksternal Pada Bank Konvensional

    Grandnaldo Yohanes Tindangen

    31.                

    Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

    Perlindungan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

    Nurjana Antareng

    32.                

    Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

    Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

    Ria Ramdhani

    33.                

    Dr. Tommy Sumakul, SH, MH

    Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

    Robinson Konyenye

    34.                

    Dr. Muhamad H. Soepeno, SH, MH

    Putusan Pengadilan Nonexecutable Dalam Perspektif Negara Hukum “Studi Kasus Perkara Nomor 134/PK.PDT/2011/PN.TDN

    Welli Mataliwutan

    35.                

    Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

    Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM

    Djoko Wienartono

    36.                

    Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH

    Perlindungan Hukum Pemerintah Sulawesi Utara Atas Hak Dasar Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

    Frangky Ferdinand Mantiri

    37.                

    Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

    Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan Di Indonesia

    Henriette Maria Regina Sompotan

    38.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Proses Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

    Mohamad Ridwan Saripi

    39.                

    Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

    Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi

    Stevie Da Costa

    40.                

    Dr. Johnny Lembong, SH, MH

    Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

    Sumitro

    41.                

    Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

    Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 KUHP Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia

    Joko Trianto

    42.                


    Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

    Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat

    Jonaidi

    43.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi

    Richy Marshall Tahapary

    44.                

    Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

    Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar no. 05/Pdt. Sus-PKPU/2016/PN. Niaga Mks)

    Robert Lengkong Weku

    45.                

    Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

    Kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Hukum

    Hezky Fernando Pitoy

    46.                

    Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

    Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

    Hongko Gombo

    47.                

    Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

    Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukum Karena Perceraian

    Tria Anggraini Wagiran

    48.                

    Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

    Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit

    Youla Lariwa

    49.                

    Dr. Johnny Lembong, SH, MH

    Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggara Pembangunan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang Telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

    Dedy Lontoh Tulung

    50.                

    Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

    Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Perjanjian Kredit di Bank

    Amir Minabari

    51.                

    Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

    Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado)

    Ronald Varit Sabaja

    Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen

    A    =  51

    Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen

    B     =  12

    Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS

    Berdasarkan data tersebut maka ada > 30% penelitian tesis mahasiswa adalah bagian dari penelitian dosen.

    A+B= 58

     

     

    3. Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

     

    No.

    Nama Dosen

    Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

    Waktu Kegiatan

    Hasil atau Dampak Kegiatan

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    1

    Theodorus H. W. Lumunon

    Edukasi Hukum Kesehatan Terkait Layanan Kesehatan Tradisional Pada Mahasiswa dan Praktisi Hukum;

    2018

    Meningkatnya kesadaran hukum pada mahasiswa dan Praktisi hukum.

    Penguatan Kelompok Penyehat Tradisional di Kelurahan Pandu Manado

    2018

     

    Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Minum

    2016

     

    Komite Medis Sebagai Wadah Audit Medis Di Rumah Sakit

    2017

     

    2

    Ronny Adrie Maramis

    IbM. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa

    2017

    Pemahaman hukum terutama para perangkat desa.

    3

    Caecilia J.J Waha

    IbM Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Peredaran Minuman Keras Di Kelurahan Sario Kotabaru

    2017

     

    4

    Olga A. Pangkerego

    IbM Desa Tetey Tentang Sosialisasi Dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem Peradilan Anak

    2017

     

    5

    Natalia Lana Lengkong

    Peran Masyarakat dalam Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung

    2017

     

     

     


     

    Pengelola dan Alamat

     

    Koordinator Program Studi:

    Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

     

    Alamat:

    Kampus UNSRAT Bahu,

    Program Pascasarjana, Gedung L1, Lt. 1, No. A1-

    Manado 95115

     

    E-mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

    URL : pasca.unsrat.ac.id

    Telp : +62 (0) 852-9837-7703

     

    >>> Lihat Peta Unsrat untuk mengetahui lokasi <<<

     

    gedung pasca1.jpg

     

     

    (c) Persyaratan Administrasi:

    1.       Surat Keterangan Sehat Dokter (POLIKLINIK UNSRAT)

    2.       Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) POLRI

    3.       Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae)

    4.       Surat Rekomendasi dari Pimpinan (bagi yang bekerja)

    5.       Cetak Bukti Pendaftaran Online

    (laman: http://regmaba.unsrat.ac.id/daftar)

    6.       Bukti Pembayaran Biaya Seleksi (Slip Bank)

    7.   Rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/mantan dosen/atasan yang dapat merupakan referensi (Doktor)

    8.       Rencana/Proposal Penelitian (Doktor)

    9.       Pas Foto Terbaru 3x4 (1 Lembar)

    10.Lamaran peserta didik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dalam MAP sesuai warna masing-masing Program Studi

    © 2018 Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi